Permintaan Makin Kaku

Jumat, 14 Des 2007
Permintaan Makin Kaku

SIDOARJO - Negosiasi antara Bupati Win Hendrarso, Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dan warga pemilik tanah tentang harga ganti rugi lahan relokasi infrastruktur korban lumpur masih alot. P2T menyatakan bahwa permintaan warga kian tinggi.

Pada Rabu (12/12) malam lalu, Win kembali mengundang warga ke Pendapa Kabupaten Sidoarjo. Yang diundang adalah seratus warga Porong. Mereka mendapatkan giliran kedua setelah pada Selasa (11/12) malam lalu warga Kecamatan Jabon diundang ke pendapa.

Dua pertemuan tersebut berlangsung tanpa hasil. Warga masih menolak tawaran pemkab. Bahkan, permintaan warga Porong lebih kaku daripada permintaan warga Jabon. Menurut Wakil Ketua P2T Djoko Saptono, warga Porong pemilik tanah yang terkena jalur relokasi mengajukan dua pilihan yang cukup berat.

"Pilihannya, pemerintah membeli tanah mereka dengan harga sama dengan nilai ganti rugi dari Lapindo untuk korban lumpur. Atau, dengan harga yang lebih tinggi daripada itu," ungkap Djoko.

Seperti diketahui, nilai ganti rugi yang diberikan Lapindo kepada warga korban lumpur adalah Rp 1 juta/m2 untuk tanah pekarangan, Rp 1,5 juta/m2 untuk bangunan, dan Rp 120 ribu/m2 untuk tanah pertanian.

Sedangkan menurut penaksiran tim appraisal, harga yang pantas untuk tanah-tanah yang terkena jalur relokasi itu adalah Rp 85 ribu/m2 untuk tanah pertanian, Rp 125 ribu/m2 untuk tanah kering, dan Rp 150 ribu-Rp 175 ribu/m2 untuk tanah matang (tanah kering di tepi jalan raya, Red).

Meski demikian, P2T selaku wakil pemerintah dalam pengadaan tanah untuk relokasi tersebut tidak memberikan batas waktu kepada warga Porong untuk menentukan sikap, sebagaimana yang diberikan kepada warga Jabon. "Kami menunggu warga Jabon. Harga yang mereka tawarkan nanti akan kami jadikan acuan," ujar Djoko.

Djoko menambahkan, Bupati Win dan P2T akan terus berupaya untuk membujuk warga pemilik tanah yang terkena jalur relokasi agar memberikan harga yang pantas. Rencananya, kemarin (13/12) malam, giliran warga Tanggulangin yang diundang.

Jalur relokasi itu, lanjut Djoko, akan melewati sekitar 1.070 bidang tanah milik warga di sebelas desa yang tersebar di Kecamatan Tanggulangin, Porong, dan Jabon. Sebagian besar di antaranya adalah tanah pertanian. "Total pemilik tanah diperkirakan mencapai 900 orang," terangnya. (sat/roz)